Truk Berhenti, Ekonomi Terhambat: Aptrindo Protes Aturan Pembatasan Angkutan Lebaran 2025

Jakarta (OTOJATIM) – Ancaman penghentian operasional truk oleh Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyulut ketegangan antara pelaku usaha logistik dan pemerintah. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi operasional angkutan barang selama dua pekan, dari 24 Maret hingga 8 April 2025, menjelang Lebaran.

Ilustrasi: Truk barang berhenti di pelabuhan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa SKB tersebut telah disepakati oleh Direktorat Jenderal Darat Kemenhub, Korlantas Polri, dan Kementerian PU, sehingga belum perlu direvisi.  

“SKB ini bertujuan menjaga kelancaran arus mudik dan mengurangi risiko kecelakaan. Selama belum ada urgensi, revisi tidak diperlukan,” tegas Dudy usai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (14/3/2025), dikutip dari Detik. Namun, Aptrindo menilai pembatasan selama 14 hari justru berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok nasional. 

Dampak pada Logistik dan Pelabuhan

Rencana penghentian operasional truk oleh Aptrindo mulai 20 Maret 2025 dikhawatirkan memicu penumpukan barang di pelabuhan. Meski aktivitas bongkar muat kapal tetap berjalan, ketiadaan truk pengangkut berisiko menciptakan kemacetan logistik.

Data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyebutkan, 75% distribusi barang nasional bergantung pada transportasi darat. Pembatasan ini berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri hingga stok ritel di berbagai daerah.  

Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan, menyatakan kebijakan SKB ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pembatasan ekspor-impor selama dua minggu justru menghambat arus distribusi. Biaya logistik bisa melonjak akibat ketimpangan antara volume barang dan kapasitas angkut,” ujarnya.  

Pemerintah berargumen bahwa pembatasan diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan mengurangi risiko kecelakaan. Namun, Aptrindo menilai solusi ini tidak seimbang.

Apakah memungkinkan bila dilakukan penerapan sistem ganjil-genap atau pengawalan khusus truk untuk menjaga kelancaran distribusi tanpa mengorbankan keselamatan?

Hingga saat ini, dialog antara kedua pihak belum menemukan titik temu. Ancaman penghentian operasional truk kian menggantung, sementara waktu terus mendekati tanggal efektif SKB. Jika tidak ada kompromi, pelabuhan besar seperti Tanjung Priok dan Surabaya diprediksi menjadi episentrum penumpukan kontainer.  

Dudy Purwagandhi kembali mengimbau seluruh pemangku kepentingan mematuhi SKB yang berlaku.